MEDAN | Suara Indonesia Raya - (29/08)
Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.Hal tersebut disampaikan H. Hendra Cipta, S.E., M.M., saat menjadi pembicara dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi, yang digelar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jalan Iskandar Muda, Medan, pada (28/9).
Dalam pemaparannya, Hendra Cipta menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, hingga lingkungan keluarga.
“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO merupakan tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan agar upaya pencegahan, perlindungan dan penanganan korban dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Hendra Cipta dalam pembahasannya.
Menurutnya, kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta ancaman TPPO.
Hendra Cipta juga mendorong agar hasil sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman secara teori, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan langkah konkret di lapangan.
“Jangan sampai kegiatan seperti ini hanya menjadi seremonial. Harus ada tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, penguatan koordinasi dan program nyata yang memberikan rasa aman serta perlindungan kepada perempuan,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dan TPPO. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai modus, risiko, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi kekerasan maupun perdagangan orang.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan dan peserta dari berbagai unsur. Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan sekaligus memperkuat upaya pencegahan TPPO di Sumatera Utara. (Redaksi/07)
